Jalan Kabupaten Kuta Tengah - Sungai Raya Rusak Parah Dilintasi Puluhan Truk Tambang, Warga Desak Pemkab Dairi Evaluasi AMDAL dan ANDALALIN

Editor: Admin author photo

DAIRI ( MEDIA POLMAS )-Aktivitas pengangkutan material tambang batu dari Delleng Siraut, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dairi, dikeluhkan warga. Pasalnya, puluhan truk bermuatan batu dengan tonase berat setiap hari melintasi Jalan Kabupaten yang menghubungkan Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu menuju lokasi penampungan di Jalan Tiga Lingga KM 7, Desa Sungai Raya.

Kondisi jalan yang sempit dan sudah rusak, kini kerusakannya semakin parah akibat beban berlebih tersebut.

Keluhan ini disampaikan Pemerhati Sosial Masyarakat dan Pembangunan Kabupaten Dairi, Kadirun Padang, SH, yang juga merupakan Pimpinan Umum Media Polmas Group.

"Akibat melintasnya puluhan truk setiap hari yang diduga melebihi tonase jalan, kondisi jalan semakin cepat rusak. Padahal, pada bulan Maret lalu di depan masyarakat, Bupati Dairi berjanji juga, jalan Sungai Raya - Kuta Tengah akan mulus pada Agustus 2026. Namun hingga saat ini, jalan tersebut tetap rusak parah dan sempit," ungkap Kadirun Padang, Rabu (28/10/2026)

Senada, Kepala Desa Kuta Tengah, M. Simamora saat ditemui di Kantor Desa Kuta Tengah,Selasa (27/10/2026), membenarkan adanya keberatan dari warga desanya.

Menurutnya, pihaknya tidak dapat melarang aktivitas truk tersebut karena status jalan merupakan jalan kabupaten yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Desak Audit Terbuka Izin AMDAL dan ANDALALIN

Kadirun Padang, SH menegaskan, pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas terkait lainnya untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan audit terbuka terhadap perizinan perusahaan tambang tersebut.

"Kami meminta Pemkab Dairi untuk meninjau kembali izin AMDAL dan ANDALALIN perusahaan tersebut. Apakah di dalam dokumen AMDAL dan ANDALALIN dicantumkan rute lintasan penjualan hasil tambang melewati Jalan Desa Kuta Tengah, Kecamatan Siempat Nempu Hulu?" tegasnya.

Ia menambahkan, jika rute Jalan Kuta Tengah - Sungai Raya tidak tercantum dalam dokumen perizinan, maka kegiatan operasional tersebut patut diduga sebagai pelanggaran dan harus dihentikan sementara hingga ada kajian.

"Jika tidak ada dalam dokumen, kami berharap Pemkab Dairi segera bertindak menghentikan kegiatan tersebut. Saat ini hampir setiap hari puluhan truk pengangkut batu dari Delleng Siraut menuju KM 7 Desa Sungai Raya melintas dan mengakibatkan jalan rusak parah," tambahnya.

Regulasi yang Diduga Dilanggar

Aktivitas pengangkutan hasil tambang dengan menggunakan jalan kabupaten diduga bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 99 Ayat (1) yang mewajibkan setiap pembangunan pusat kegiatan yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), serta Pasal 19 Ayat (2) tentang kelas jalan yang menentukan batas Muatan Sumbu Terberat (MST).

2. PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, yang mengatur kewajiban pengembang melakukan kajian ANDALALIN.

3. Permenhub No. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan ANDALALIN, yang mewajibkan persetujuan ANDALALIN sebagai syarat perizinan usaha.

4. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Pasal 91 Ayat (1) yang menyatakan pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan, dan penggunaan jalan umum hanya dapat dilakukan setelah ada kesepakatan dan kajian khusus.

5. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Jo PP No. 34 Tahun 2006, yang melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan jalan.

Masyarakat berharap Bupati Dairi tidak tutup mata terhadap kondisi ini. Apabila terbukti tidak memiliki ANDALALIN untuk rute Kuta Tengah - Sungai Raya, warga meminta Pemkab Dairi mencabut rekomendasi lalu lintas dan menghentikan operasional sampai perusahaan membangun jalan khusus tambang.

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan tambang dan instansi terkait di Pemkab Dairi masih dalam upaya konfirmasi.

(Tim- KP/Red )

Share:
Komentar

Berita Terkini