SIDIIKANG ( MEDIA POLMAS ) Ratusan masyarakat Dairi dari Aksi Solidaritas Warga Parbuluan VI memadati area depan Kantor DPRD Dairi Kantor Bupati Dairi dan Polres Dairi di Jalan SM Raja Sidikalang Rabu(10/12/2025).
Massa hadir menuntut agar pihak berwenang yaitu Polres Dairi agar menangguhkan penahanan 12 warga, termasuk Pangihutan Sijabat, yang mereka sebut sebagai pejuang lingkungan dan hak atas ruang hidup.
Aksi ini merupakan puncak kegelisahan masyarakat atas penahanan 12 warga yang kini berada di tahanan Polres Dairi. Aksi didukung oleh sembilan organisasi sipil Dairi, meliputi Apuk, Petabal, Kelompok Tani Bersatu, Petrasa, Yayasan Diakonia Pelangi Kasih, KNPI, Gamki, GMNI, Laskar Merah Putih, dan JKLPK.
Dalam aksi massa ini adalah permintaan tegas agar Kapolres Dairi mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan menangguhkan penahanan tersebut.Menurut massa hal yang paling menyita perhatian dan menimbulkan kritik tajam adalah kontras antara kesiapan aparat keamanan dan absennya perwakilan rakyat.
Dalam aksi Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan, hadir langsung di lokasi didampingi oleh seluruh perwira, Kapolsek, dan personel Polres Dairi.
Pengamanan nampak diperkuat dengan penurunan personel tambahan dari Polda Sumatera Utara, hingga nampak menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketertiban dengan melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan bersiaga penuh.
Ratusan warga berjuang menyampaikan aspirasinya jeritan hati mereka, tak satupun anggota DPRD Dairi terlihat hadir menerima massa aksi di Kantor DPRD, Bahagia Ginting Sekwan DPRD Dairi yang tampak hadir.
Sejumlah massa aksi menyesalkan sikap anggota DPRD Dairi ."Gedung yang seharusnya menjadi rumah aspirasi rakyat, tampak 'sunyi' dari kehadiran wakil rakyat lokal,hingga memicu pertanyaan besar tentang keberpihakan mereka.
Suasana menjadi sangat emosional ketika massa membacakan surat-surat yang ditulis oleh anak-anak dari para pejuang lingkungan yang kini ditahan. Momen tersebut menjadi 'tamparan' etis di hadapan gedung dewan yang kosong.
Alfriansyah Ujung, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yang tampak hadir dan memberikan dukungan kepada massa aksi, seolah mengisi kekosongan moral yang ditinggalkan oleh anggota dewan tingkat kabupaten.
Aksi solidaritas ini ditutup dengan tekad masyarakat untuk terus mengawal kasus 12 pejuang lingkungan tersebut, sembari menunggu respons nyata dari pihak kepolisian dan sorotan publik terhadap 'kealpaan' anggota DPRD Dairi.(*)
