Deli Serdang ( Media Polmas )-Keinginan masyarakat dibangun jalan dan paritnya di Jalan Banteng Ujung, Dusun III Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, seolah tak pernah benar-benar selesai.
Apa yang pernah diperjuangkan dengan susah payah, kini kembali ke titik awal bahkan dalam kondisi yang lebih memprihatinkan ,dimana sebelumnya, warga harus “berpolitik” untuk mendapatkan perhatian.meminta perhatian dengan cara menyurati pihak dianggap kompeten hingga menggalang dukungan demi satu harapan sederhana yaitu jalan layak dan parit yang berfungsi."sebut Ali Suardi menjelaskan kepada media.
Hal ini disebabkan karena sampai saat ini pemerintah terkesan menutup mata terhadap infrastruktur jalan dan parit didesa kami masih bermasalah ,hal ini diduga karena wilayah tersebut bukan basis kemenangan partai penguasa.
Kini, pola perjuangan berubah. bukan lagi lewat lobi politik, melainkan melalui media. namun ironisnya, persoalan yang dihadapi justru lebih kompleks dan terasa seperti pembiaran yang berulang dan terjadi di hadapi masyarakat di lingkungannya."tambah Swardi .
Awalnya alih fungsi lahan sawah oleh pengusaha kaplingan menjadi titik awal petaka baru,kegiatan penimbunan yang dilakukan demi keuntungan, diduga telah merusak sistem drainase ."pedahal sebelumnya puluhan tahun tanpa masalah.
Di jelaskan Suardi ,Sekarang akibat dampaknya nyata jalan paving block hancur tak beraturan, parit tersumbat, dan air yang seharusnya mengalir kini berubah menjadi ancaman.
Setiap hujan turun, air meluap seperti kolam. Bahkan tak jarang masuk ke rumah warga,kondisi ini jelas bukan sekadar gangguan, melainkan bencana kecil yang selalu dan terus berulang.
Selasa (21/4), sejumlah foto kerusakan jalan dan parit telah diserahkan ke Dinas PU Pemkab Deli Serdang, Pihak PU mengakui telah menerima laporan, bahkan disebutkan bahwa pihak pengusaha kaplingan sudah membuat pernyataan kepada Kepala Desa Mekar Sari, Juliadi, untuk melakukan perbaikan."namun faktanya di lapangan belum ada perbaikan.
Jalan menuju Marindal masih rusak parah. Timbunan batu koral justru memperparah kondisi dan membahayakan pengguna jalan. Aspal retak di berbagai titik. Parit tetap tidak mengalir.
"Herannya Kepala Desa Mekar Sari Kec Delitua Deli Serdang Juliadi, mengklaim bahwa perbaikan telah dilakukan, "namun pernyataan itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang terlihat dan dirasakan warga setiap hari belum juga baik.
Upaya gotong royong sudah dilakukan ,oleh Para kepala dusun dan berkali-kali dikerahkan untuk membersihkan parit bersama Kepala Desa turun langsung bersama Babinkamtibmas, Babinsa, Koordinator MBG, serta perangkat desa lainnya untuk melakukan pengorekan dan pemasangan pipa saluran air,Jum,at(10/04/2026) kemarin.
Masalah utamanya bukan sekadar sumbatan biasa. Struktur aliran air sudah berubah. Parit di bagian hulu kini lebih rendah dibanding hilir. Secara logika sederhana, air tidak mungkin mengalir dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi.
Saluran yang dulunya menjadi jalur utama aliran air kini tertutup lumpur dan timbunan, air mengalir kehilangan arah. dan akibatnya, warga yang harus menanggung dampaknya.
Dinilai lemah pengawasan ,yang menjadi pertanyaan besar: kemana pengawasan?
Apakah pemerintah desa tidak mengetahui perubahan struktur aliran air ini? Atau memilih untuk tidak melihat? Padahal Kepala Desa sendiri merupakan warga asli yang tentu paham betul kondisi wilayahnya sejak dulu."sebut Suardi bertanya.
Lebih mengejutkan lagi, Dinas PU UPT 5 pernah melakukan pembersihan parit di lokasi tersebut mengaku belum pernah menerima laporan banjir sebelumnya. Artinya, persoalan ini muncul setelah adanya aktivitas penimbunan sawah."Jika demikian, maka benang merahnya jelas.
Ini bukan sekadar persoalan alam tapi akibat dari aktivitas pengusaha kaplingan yang diduga mengabaikan dampak lingkungan.
Jika tidak segera ditindak tegas, bukan tidak mungkin kondisi ini akan semakin parah. Jalan akan semakin hancur, parit akan semakin mati, dan warga akan terus menjadi korban.
Pertanyaannya sekarang: sampai kapan warga harus kembali berjuang untuk sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah?
Atau memang, di negeri ini, penderitaan rakyat harus viral dulu baru dianggap penting."ungkap Suardi, SH.(Tim/MP/RED)
.jpg)
.jpg)
