Dalam Reses DPRD Medan,Warga Keluhkan Pembagian Bansos Pada Anggota DPRD Medan

Editor: Admin author photo

 

MEDAN – MEDIA POLMAS-Tidak sedikit masyarakat yang memanfaatkan momentum bertemu dengan wakil rakyat dalam menyampaikan uneg-uneg nya tentang pelayanan aparat pemerintah selama ini.

Salah satunya, pensiunan guru swasta Methodist 2 Medan Doris Simanjuntak (65), memanfaatkan sesi tanya-jawab untuk menyampaikan kekecewaan nya atas bantuan sosial (Bansos) yang ia anggap tidak merata. Bahkan, dihadapan Andreas Pandapotan Purba, S.Ak (APP) dalam kegiatan Sosper Daerah Kota Medan ke-XII TA 2024 Nomor 05 Tahun 2015 tentang ‘Penanggulangan Kemiskinan’ di Jalan Satu, Minggu (15/12/2024) siang, dirinya mengungkapkan pelayanan Kepala Lingkungan nya yang terkesan tebang pilih.

“Saya meminta kepada bapak Andreas Pandapotan Purba (APP) yang merupakan wakil kami masyarakat Kota Medan agar memantau kinerja para Kepling yang terkesan tebang pilih dalam menyalurkan bantuan pemerintah. Bayangkan, tepat berhadapan dengan rumah saya, Kepling kami bernama Suhaily Padang membagi-bagikan bantuan beras. Sementara saya yang merasa butuh tidak diberikan. Bahkan saya sudah mencoba berkoordinasi dengan Kepling tersebut terkait Bansos yang sama sekali saya tidak pernah dapat, namun tidak ada hasil sama sekali,” kesal Doris br. Simanjuntak.

Menanggapi hal itu, Andreas Pandapotan Purba (APP) mencoba memberikan dorongan agar lebih kritis lagi dalam memperjuangkan hak nya.

“Coba ibu lebih kritis lagi mempertanyakan hal itu kepada Kepling nya. Pun demikian, coba di bangun komunikasi lagi kepada Kepling nya yang bermarga Padang itu. Kalau juga tidak ada hasil, kita akan geser (mutasi) beliau,” tegas Andreas Pandapotan Purba (APP)

Bahkan Andreas menegaskan kepada para Kepala Lingkungan yang ada, agar membantu masyarakat terkhusus dalam urusan pengusulan Bansos.

“Buat para Kepling jangan lagi ada yang saya dengar tidak perduli atau tidak mau tahu dengan persoalan masyarakat nya. Bantu masyarakat kita, dan kepada bapak/ibu lengkapi lah persyaratan administrasi dan ketentuan yang ada. Kalau pun bapak/ibu rasa sudah melengkapi semua yang dibutuhkan dan juga tidak ada hasil atau tidak diperdulikan oleh Kepling nya, lapor langsung kepada saya melalui tim saya yang ada di wilayah ini, kita akan geser (mutasi-red) Kepling nya. Sekali lagi saya tegaskan kepada bapak/ibu jangan hanya sekedar mendengarkan saja, harus juga memahami dan mengetahui peraturan yang ada,” pungkasnya.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan masyaraka lainnya tentang Cara pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan Prosedur mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Koordinator PKH Dinsos Kota Medan Wilayah Kerja Medan Utara 01 Dedi Irwanto Pardede menjelaskan bahwa pihaknya melakukan banyak program terhadap masyarakat.

“Dalam prihal penanggulangan kemiskinan, kita tidak ujuk-ujuk langsung hilang kemiskinan nya. Kita ada melakukan program P2K2 kalau saya tidak salah yakni Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Kita lihat masyarakat sudah adakah peningkatan setelah pemerintah memberikan bansos berupa bantuan usaha dan juga beasiswa untuk pendidikan anak. Itu adalah salah satu cara dan masih banyak lagi, jadi bapak/ibu jangan beranggapan Bansos itu dapat mengurangi kemiskinan, bahkan ada beberapa oknum yang keenakan mendapatkan bansos padahal dia mampu, padahal kendaraan nya ada banyak. Disinilah kami perlu kehadiran masyarakat protes dan memberitahu kami dengan cara melaporkan, maaf cakapnya sebagai kibus kami lah. Karena kami tidak akan tahu dan kami terbatas dalam hal pengawasan, begitu ada laporan dan dilampirkan bukti, disaat itu juga kita tindak,” tegas Dedi.(r/kp)

Share:
Komentar

Berita Terkini