Medan ( Media Polmas )
Terkait Sidak Pimpinan dan Komisi 4 DPRD Medan dicuekin manajemen PT Sumatra Tobacco Trading Company (STTC) ketika Inspeksi Mendadak (Sidak) di bangunan gudang di Medan Belawan, Selasa (29/4) lalu, pengamat anggaran Sumut Elfenda Ananda angkat bicara.
Menurut Elfenda, tentu ini bentuk pembangkangan perusahaan terhadap kewenangan Legislatif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai peraturan daerah. Keberadaan dewan tidak dianggap oleh PT STTC baik kehadirannya diperusahaan maupun diundang dalam RDP. Padahal, DPRD adalah institusi resmi dan legal direpublik ini.
“Orang-orang yang duduk di legislatif adalah hasil pemilu, ternyata bisa dianggap seolah-olah tidak ada oleh manajemen PT STTC. Keberanian perusahaan tersebut diduga karena merasa ada yang membackingi dengan kemampuan yang lebih tinggi,” kata Elfenda kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).
Dia mengikuti pemberitaan Sidak Komisi 4 ke Belawan, Selasa lalu. Wakil Ketua DPRD Medan Hadi Suhendra bersama tim Komisi 4 melakukan sidak ke PT STTC di Belawan. Tujuan sidak untuk memastikan bangunan Gudang PT STTC ini menyalahi menyalahi izin peruntukan atau tidak. Di duga bangunan telah menyalahi izin peruntukan. Selanjutnya perusahaan ini telah menimbun paluh (anak sungai) di Belawan yang berakibat salah satu penyebab banjir Rob.
Ironisnya kata Elfenda PT STTC berani tidak menggubris kehadiran dewan dengan menggembok Gudang perusahan dan Ketika dewan pergi gembok dibuka dan bekerja seperti biasanya. Adapun surat untuk diadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perusahaan telah dilayangkan, namun Perusahaan enggan untuk menghadiri RDP tersebut.
Diakuinya, DPRD Medan bukanlah institusi yang punya kekuatan penuh dalam kekuatan politik. Masih ada tingkatan diatasnya yang bisa saja punya kekuatan melebihi level daerah dan punya jangkauan nasional. DPRD di tingkat daerah juga harus tunduk atas perintah DPP dan institusi lainnya yang punya kekuatan lebih dari level daerah.
Namun meski demikian, menurut Elfenda, apabila menyangkut adanya aturan yang dilanggar perusahaan, tentunya tidak perlu takut. Sebab, mereka dipilih oleh hasil pemilu oleh warga kota Medan sebagai pemilih dan bukan ditunjuk. “Dewan bisa menggunakan fungsinya untuk memaksa perusahaan patuh pada aturan asalkan perusahaan tersebut benar-benar melanggar,” ungkapnya.
Apalagi DPRD tahu salah satu penyebab banjir ROB adalah karena ditutupnya anak Sungai oleh Perusahaan. DPRD bersama masyarakat dan juga aparat pemerintahan setempat kecamatan dan kelurahan disertakan juga bisa memaksa perusahaan patuh pada aturan yang ada.
Selain karena punya beking kuat, cueknya perusahaan juga kata Elfenda disebabkan selama ini anggota dewan mudah diajak kompromi. Sehingga mereka pasti punya alasan kuat kenapa mengabaikan kehadiran anggota DPRD Medan sekaligus tidak menghadairi RDP. Tidak mungkin manajemen melakukan hal tersebut tanpa alasan jelas dan kuat. Selain itu, dipastikan pemerintah sangat membutuhkan investasi bisa bertahan di republik ini ditengah tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik baik saja.
“Angka kebutuhan kerja meningkat, daya tampung tenaga kerja terbatas membuat perusahaan semakin percaya diri bahwa tidak mudah untuk mengancam atau menggertak Perusahaan. Kita ketahui posisi negara dalam keadaan lemah mengundang investasi disebabkan banyak hal. Inilah sebabnya perusahaan di Indonesia umumnya berani melanggar aturan karena mereka telah membayar saat investasi,” tegasnya.
Padahal, pimpinan DPRD Bersama tim komisi 4 yang melakukan kunjungan tersebut kenderaannya sempat mogok akibat banjir rob yang nyata didepan mata. Seharusnya DPRD ikut prihatin bagaimana warga Belawan setiap saat menghadapi banjir ROB yang semakin sering. “Untuk itu, dituntut keberanian dewan melakukan langkah-langkah konstitusional menghadapi perusahaan bandel, jangan kalah oleh perusahaan dan pembeking yang menjadi alat perusahaan,” harapnya. (Hp/kp)
