Kejatisu Diminta Usut Dugaan Penyimpangan Anggaran Pematangan Lahan Situs Budaya Banuharhar Rp 100 Juta

Editor: Admin author photo
MEDAN ( MEDIA POLMAS )-
Pimpinan Umum Media Polmas Group, Kadirun Padang, SH, menyampaikan pengaduan resmi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan Pematangan Lahan Situs Budaya Banuharhar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2022 dengan nilai pagu Rp 100.000.000."Sebut Kadirun Padang SH ,Kamis(13/11/2026) kepada sejumlah wartawan di salah satu kafe di Jl wahid Khasim Medan.

Dikatakan Padang,"Bahwa pengaduan dugaan korupsi  tersebut disampaikan melalui surat tertanggal Medan, 01 Oktober 2026, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial masyarakat  yakni keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan yaitu melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran."ujar Kadirun Padang SH.

Surat pengaduan tersebut juga kami ditembuskan kepada Kepala Kejaksaan Agung RI, Kapolda Sumut, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejatisu, Asisten Intelijen Kejatisu, Kapolres Pakpak Bharat, dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.

Dan adapun dasar Pengaduan kami setelah kami menyurati pemkab pakpak bharat secara resmi hingga mendapat jawaban dan balasan resmi dokumen Resmi Pemerintah.

"Pengaduan ini didasarkan pada Surat Resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 556/542/1215.211/VIII/2026 tanggal 07 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Maringan Bancin.

Dimana dalam surat tersebut diterangkan nama kegiatan  Pematangan Lahan Situs Budaya Banuharhar Sumber Dana : APBD Kabupaten Pakpak Bharat TA 2022

Nilai Pagu : Rp 100.000.000

Metode : Melalui Pengadaan Langsung yang dikerjakan oleh Penyedia Barang dan Jasa, bukan dikelola oleh Kelompok Masyarakat."dimana kami nilai adalah rangkaian tidak terpisahkan dari pembangunan sebuah bangunan.

Adanya Perbedaan Keterangan Yang Perlu Diuji Secara Hukum

Menurut pelapor, terdapat perbedaan keterangan yang perlu diuji kebenarannya melalui proses hukum yang berlaku di NKRI.

Di satu sisi, para pengurus kelompok masyarakat yang disebut sebagai pihak terkait, dalam dokumen Laporan Polisi (LP) di Polres Pakpak Bharat, menyatakan tidak mengakui menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Di sisi lain, dokumen resmi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat menyatakan kegiatan tersebut ada dan bersumber dari APBD.

Perbedaan keterangan tersebut juga muncul dalam sebuah video pernyataan yang beredar di media sosial Facebook diakun Ahmad II di depan Kantor Polres Pakpak Bharat, yang menyebutkan bahwa pembangunan Situs Budaya tersebut dilakukan secara gotong royong dan tidak ada lima rupiah pun bantuan dari pemkab pakpak bharat.

Pelapor menilai, perbedaan keterangan ini merupakan objek yang wajib diselidiki oleh aparat penegak hukum untuk menemukan kebenaran materiil, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dugaan Pelanggaran Yang Dilaporkan

Pelapor menyampaikan dugaan sebagai berikut, yang seluruhnya masih harus dibuktikan dalam proses penyidikan dan persidangan:

1. Dugaan penggunaan bendera perusahaan dalam proses pencairan anggaran, yang apabila terbukti, bertentangan dengan ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  2. Dugaan pekerjaan tidak sesuai kontrak, dimana penyedia diduga hanya bersifat formalitas dalam pencairan anggaran;  3. Dugaan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Hingga saat ini tidak ada pihak yang dinyatakan bersalah. Asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetap berlaku sepenuhnya bagi seluruh pihak yang disebut dalam pengaduan ini, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sebagai tindak lanjut pengaduan, pada Rabu  (11/11/2026), Pimpinan Umum Media Polmas Group didampingi rekan telah bertemu dengan Kejaksaan Negeri Sidikalang melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus), G Sembiring, SH.meminta agar perihal ini segera dituntaskan oleh pihak kejaksaan sebab menyangkut uang negara.

Dalam pertemuan tersebut,  Kejaksaan Negeri Sidikalang menyampaikan bahwa pengaduan tersebut akan ditangani dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

"Dan kami mengucapkan terimaksih atas partisipasi masyarakat dalam memberi informasinya."ungkap Kasi pidsus Kejari Sidikalang duruang kerjanya kepada tim Media Polmas Group.

"Kami mengapresiasi sikap profesional dari Kejaksaan Negeri Sidikalang. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Kami hanya meminta agar perkara ini ditangani secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel," ujar Kadirun Padang, SH.

Sebagai bahan pendukung, pelapor telah melampirkan fotokopi surat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, rekaman video yang beredar di media sosial, serta dokumentasi foto kondisi lapangan.

Hak Jawab

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Media Polmas Group membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dan seluruh pihak terkait lainnya.

Hak Jawab dapat disampaikan secara tertulis kepada Redaksi Media Polmas Group dan akan dimuat secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Redaksi Media Polmas Group.(tim red)

Share:
Komentar

Berita Terkini