DAIRI (MEDIA POLMAS )-Aksi unjuk rasa masyarakat yang menuntut penutupan aktivitas pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) berlangsung di depan Kantor DPRD Kabupaten Dairi, Kamis (12/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi agar pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah tegas terhadap keberadaan PT DPM yang dinilai berpotensi mengancam keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Dairi.
Namun, aksi tersebut diwarnai kekecewaan. Pasalnya, selama kurang lebih setengah jam massa menunggu dan meminta agar anggota DPRD Dairi menemui mereka untuk mendengarkan aspirasi, tetapi tidak satu pun anggota dewan, termasuk Ketua DPRD, yang muncul menemui masyarakat maupun mengutus perwakilan.
Kondisi itu membuat massa aksi merasa kecewa dan mempertanyakan keberadaan wakil rakyat yang seharusnya menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi.
Bahkan, sejumlah peserta aksi menyampaikan kekecewaannya dengan menyatakan tidak akan kembali memilih anggota DPRD yang dianggap tidak hadir ketika masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan keluhan.
"Kami ingat wajah mereka satu per satu. Jangan pilih lagi mereka. Ketika masyarakat datang untuk menyampaikan aspirasi, satu pun tidak ada yang mau menemui kami," ungkap sejumlah peserta aksi.
Tidak mendapatkan respons di Kantor DPRD, massa kemudian melanjutkan aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Dairi. (Romi M/tim)
.jpg)
