Dairi (Media Polmas Poldasu)
Bulan ini adalah bulannya kemerdekaan Republik indonesia yang ke 78 tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945-2023,patut kita syukuri kepada Tuhan YME dan berterima kasih kepada para pahlawan dan pejuang kemerdekaan RI,dan wujudnya adalah mengisi kemerdekaan dengan cara membangun daerah.
Namun hal itu belum dirasakan oleh sebahagian rakyat terutama tinggal didesa,contohnya jalan kabupaten desa Kuta tengah Sinehu Dairi menuju desa tambahan tetap juga begitu begitu saja alias kopak kapik(rusak Parah)sampai saat ini."sebut Ketua DPP LP3SU Kadirun Padang. Selasa(15/08) di Sidikalang'.
"Pemandangan jalan rusak ini sudah dirasakan dan dikeluh kesahkan warga masyarakat yang melintasi jalan kabupaten desa Kuta tengah mulai lima tahun yang lalu disaat diakhir kepemimpinan Bupati Dairi KRA Johni Sitohang,namun sampai saat ini di masa kepemimpinan Dr Edy K Berutu bahkan sudah mau berakhir jalannya tetap juga lanjut seperti yang dulu kopak kapik(rusak Parah)."ungkap Padang,
"Jalan rusak lampu jalanpun tidak ada dipasang pedahal setiap bulannya masyarakat membayar PPJ saat bayar listrik."tambah Ketua DPC PPM Dairi Pakpak Bharat ini.
PPJ(Pajak Penerangan Lampu Jalan) dibebankan PT PLN pada masyarakat dan wajib dibayar masyarakat setiap bulan,tapi anehnya lampu jalannya tak ada dipasang."lalu kemana uang PPJ itu.?"sebut Kadirun Padang.
Melihat fakta dan keadaan ini,saya menilai anggota DPRD Dairi Dapil Siempat Nempu hulu sekitarnya tidak mampu bekerja mewakili suara rakyat sebagai legeslatif,seharusnya sebagai anggota DPRD harus mampu menjalankan tugas pungsinya ,sebagai legeslasi,anggaran dan pengawasan'"di kalau tugas itu tidak mampu dijalankan nya,untuk apa jadi anggota DPRD digaji dari uang rakyat tapi tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat,dan bahkan berambisi lagi mencalonkan priode akan datang ini."ujar Kadirun Padang.
"Kesungguhan anggota DPRD Dairi saat ini perlu kita pertanyakan kredibilitasnya,dan untuk itu kepada seluruh masyarakat diharapkan pada pileg dan Pilkada kedepan, agar masyarakat harus lebih berhati hati untuk memilih wakilnya di DPR atau DPRD maupun Bupatinya.
"Pilihlah Caleg,yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat banyak,dan untuk calon Bupatinya,pilihlah calon Bupati yang mampu berbuat dan jiwa membangun daerahnya,apalagi desa desanya,sebab program membangun dari desa adalah merupakan salah satu program pembangunan nasional.
"Warga masyarakat tak butuh piala penghargaan yang didapatkan Bupatinya beberapa kali dari dalam negeri atau luar negeri ,yang dibutuhkan rakyat itu buktinya nyata, jalan umumnya bagus,pupuk subsidi gampang didapat,bibit tanaman tersedia,harga hasil pertanian stabil,itu yang paling dibutuhkan rakyat.
jangan saat kempanye datang kedesa,dan saat sudah jadi pejabat lupa dengan pembangunan kebutuhan warga desa."tegas Padang.(tim KP)
